Pernyataan Busyro Muqoddas membuka tabir bagaimana korupsi politik melahirkan bencana lingkungan dan tragedi kemanusiaan di Indonesia saat ini.
Indonesia yang kaya sumber daya alam kini menghadapi krisis ekologis dan bencana kemanusiaan. Menurut Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, kondisi ini bukan kebetulan, melainkan dampak sistem politik yang rentan korupsi. Berikut ini Indonesia Darurat akan membahas keterkaitan korupsi SDA dan bencana kemanusiaan serta pentingnya pembenahan sistem politik.
Sistem Politik Rusak, Bencana Merajalela
Sistem politik nasional dinilai menjadi sumber korupsi sumber daya alam yang bersifat struktural dan terinstitusionalisasi. Hubungan kekuasaan dan modal mendominasi politik elektoral, merusak demokrasi serta mengabaikan lingkungan dan keselamatan warga.
Busyro Muqoddas menyebut korupsi SDA lahir dari sistem politik yang memungkinkan state capture corruption. Minim transparansi dan akuntabilitas membuat elite bergantung pada pemodal, melahirkan kebijakan ekstraktif yang memicu kerusakan ekologis dan konflik agraria di daerah kaya SDA.
Kondisi ini mencerminkan fenomena resource curse, di mana kekayaan alam justru menimbulkan kerentanan sosial dan ekologis. Bencana yang terjadi merupakan dampak kebijakan pembangunan koruptif yang mengabaikan daya dukung lingkungan.
UU Politik Biang Kerok Korupsi Struktural
Tiga undang-undang krusial UU Partai Politik, UU Pemilu, dan UU Pilkada dinilai sebagai akar korupsi struktural. Busyro mendorong masyarakat sipil melakukan judicial review dan revisi total karena aturan ini dianggap membajak demokrasi dan memengaruhi kebijakan publik, termasuk pengelolaan sumber daya alam.
Revisi penting karena undang-undang tersebut membuka ruang kepentingan ekonomi memengaruhi legislasi. Minimnya transparansi dan akuntabilitas membuat elite politik lebih melayani pemodal daripada kepentingan publik dan lingkungan, menciptakan siklus korupsi yang merugikan masyarakat dan ekosistem.
Muhammadiyah menilai masyarakat sipil, kampus, dan media berperan penting mendorong pembaruan politik secara konstitusional. Penguatan nalar publik dan kebebasan akademik diperlukan untuk menjaga demokrasi dari dominasi modal dan mendorong kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
Baca Juga: OTT KPK Marak, Bahlil Tegaskan Kader Golkar Wajib Disiplin dan Anti-Korupsi
Hilirisasi Kebijakan PSN, Ancam Lingkungan Dan Masyarakat Lokal
Berbagai tragedi kemanusiaan dan kerusakan ekologis di Indonesia dinilai sebagai dampak langsung dari hilirisasi kebijakan pembangunan nasional, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek-proyek ini seringkali dijalankan tanpa kontrol lingkungan yang memadai, mengabaikan prinsip demokrasi, dan minim perlindungan hak masyarakat lokal.
Busyro Muqoddas menilai kebijakan pembangunan top-down memicu konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan penderitaan masyarakat lokal yang dijadikan objek pembangunan. Sejak era Jokowi, percepatan infrastruktur dan industri ekstraktif sebagai PSN kerap mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan partisipasi publik.
Contoh kasus seperti di Wadas, Rempang, Banyuwangi, Banten, Halmahera Tengah, dan Morowali menunjukkan bahwa masyarakat lokal menjadi pihak paling terdampak. Negara cenderung memaksakan agenda ekonomi tanpa kesiapan tata kelola yang adil, melemahkan kontrol publik dan memberikan ruang bagi kepentingan modal untuk memengaruhi arah pembangunan.
Koreksi Menyeluruh, Demi Masa Depan Berkelanjutan
Koreksi terhadap sistem politik tidak cukup dilakukan di tingkat teknis atau sektoral, melainkan harus menyentuh fondasi demokrasi itu sendiri. Pembiaran terhadap sistem politik yang bermasalah hanya akan terus melahirkan kebijakan publik yang destruktif, memperburuk kondisi lingkungan dan sosial.
Busyro menegaskan bahwa koreksi terhadap kebijakan PSN tidak hanya sebatas evaluasi proyek per proyek, tetapi memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap arah politik pembangunan nasional. Hal ini untuk mencegah terulangnya dampak destruktif bagi manusia dan lingkungan, menciptakan tata kelola yang lebih adil dan berkelanjutan.
Tanpa keberanian untuk melakukan koreksi mendasar terhadap undang-undang politik dan kebijakan pembangunan, Indonesia berisiko terus mengulang siklus korupsi, kerusakan lingkungan, dan tragedi kemanusiaan yang tak berujung. Perubahan fundamental adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik.
Jangan lewatkan update berita seputaran Indonesia Darurat serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari suaramuhammadiyah.id
- Gambar Kedua dari mongabay.co.id