Eks PPK Balai KA Jatim diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek rel kereta, Penyelidikan kasus terus berjalan intensif.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menindaklanjuti kasus korupsi proyek rel kereta di Jawa Timur. Eks Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Kereta Api Jatim dipanggil untuk memberikan keterangan dan klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran.
Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap fakta dan memastikan kasus berjalan transparan serta akuntabel. Tetap simak di Indonesia Darurat untuk berita ter-update.
KPK Panggil Eks PPK Balai KA Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemanggilan saksi terkait dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Timur. Kali ini yang diperiksa adalah R Reza Maullana Maghribi, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian Jatim periode 2021-2022.
Jubir KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini dilakukan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Jawa Timur. Informasi terkait detail pemeriksaan belum dibuka secara rinci kepada publik.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin, 9 Februari 2026. Langkah ini merupakan bagian dari penyelidikan lanjutan untuk memastikan fakta dan bukti dalam kasus tersebut.
Kasus Korupsi Jalur KA Di Jatim
Kasus dugaan korupsi jalur kereta api di DJKA Kemenhub terbagi ke beberapa wilayah, termasuk Jawa Timur. KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait kasus ini dan terus memperluas pemeriksaan untuk mengungkap jaringan aliran dana.
Proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Jatim menjadi fokus penyidikan karena ada indikasi penyalahgunaan anggaran. KPK menyatakan pemeriksaan saksi seperti eks PPK Balai KA sangat penting untuk memastikan semua fakta terungkap.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk mengonfirmasi informasi dari saksi lain serta terdakwa yang sebelumnya sudah dipanggil. Hal ini menunjukkan KPK menindaklanjuti kasus dengan sistematis dan menyeluruh.
Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan Negara Bisa Rugi Rp 3.000 Triliun karena Korupsi SDA
Penetapan Sudewo Sebagai Tersangka
Terbaru, KPK menetapkan Bupati Pati nonaktif, Sudewo, sebagai tersangka dalam kasus DJKA. Penetapan ini bukan dalam kapasitasnya sebagai bupati, melainkan saat ia menjadi anggota DPR RI Komisi V yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan.
Budi Prasetyo menjelaskan, Sudewo diduga menerima aliran dana terkait proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA. Dugaan ini telah terkonfirmasi dari sejumlah saksi yang dipanggil KPK sebelumnya.
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan terus berjalan, termasuk pengumpulan keterangan dari saksi dan fakta persidangan. Penetapan tersangka ini menunjukkan langkah tegas KPK dalam menindak kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik.
Aliran Dana Dan Fakta Persidangan
Menurut KPK, aliran dana proyek jalur kereta api terkonfirmasi melalui kesaksian beberapa pihak. Keterangan ini membantu penyidik memahami pola penyalahgunaan anggaran di DJKA Jatim.
Pemeriksaan eks PPK dan saksi lain bertujuan untuk menyingkap fakta-fakta tambahan. Hal ini termasuk keterlibatan pihak-pihak lain yang terkait dengan proyek dan kemungkinan adanya penyimpangan prosedur administrasi.
Fakta persidangan sebelumnya juga dijadikan rujukan dalam proses penyidikan, sehingga penyidik memiliki gambaran lengkap tentang aliran dana dan siapa saja yang terlibat.
Upaya KPK Dalam Penanganan Kasus
KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi jalur KA di DJKA Jatim. Pemeriksaan saksi dan penetapan tersangka dilakukan untuk memastikan setiap pelaku yang terbukti bersalah diproses hukum.
Selain itu, penyidik berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengumpulkan bukti dokumen dan laporan keuangan proyek. Strategi ini diharapkan dapat menutup celah penyimpangan di masa mendatang dan meningkatkan akuntabilitas proyek pemerintah.
Kasus ini menjadi contoh keseriusan KPK dalam memberantas korupsi di sektor infrastruktur, terutama proyek yang melibatkan pejabat publik dan anggaran negara yang besar.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari bbc.com