Belakangan, narasi soal “darurat 7 hari” yang viral di media sosial cukup membuat publik khawatir, Informasi yang disebarkan oleh Dharma Pongrekun itu langsung memicu polemik.
Namun, pakar keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan sangat berisiko menimbulkan kepanikan. Menurutnya, sebelum mempercayai berita yang bisa membuat panik, masyarakat sebaiknya tetap tenang dan rasional. Simak ulasan lengkap dari Indonesia Darurat.
Narasi Alarmis Bisa Ganggu Stabilitas Publik
Dr. Pratama menekankan, “Penyebaran informasi yang tidak terverifikasi bisa memperkeruh situasi dan memicu kepanikan yang nggak perlu.” Ia menilai klaim “darurat 7 hari” sama sekali tidak didukung data yang valid. Jika terus dipercaya, informasi semacam ini bisa mengganggu stabilitas psikologis masyarakat, apalagi di tengah dinamika global yang penuh tantangan.
“Kalau kita panik, itu justru yang dimau sama orang-orang yang menyebarkan berita hoaks. Jadi tetap tenang itu penting banget,” tambahnya. Ia mengingatkan agar publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bersifat alarmis dan cenderung menyesatkan.
Indonesia Sudah Berpengalaman Hadapi Krisis
Menurut Dr. Pratama, bangsa Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam menghadapi berbagai krisis. “Mulai dari bencana alam, krisis ekonomi, sampai ancaman digital, kita selalu bisa melewatinya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, meskipun serangan siber secara teori bisa mengganggu layanan penting, itu tidak berarti negara langsung lumpuh. Dengan kesiapsiagaan yang tepat, dampaknya bisa diminimalisir. Bahkan, pemerintah dan aparat terkait telah meningkatkan kewaspadaan terhadap infrastruktur vital seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan layanan publik lainnya.
“Jadi jangan sampai kita panik duluan, karena negara sudah menyiapkan segala sesuatunya,” kata Dr. Pratama.
Pemerintah Siap Menjaga Kebutuhan Masyarakat
Selain itu, Dr. Pratama menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan hidup utama. “Negara hadir lewat berbagai skema perlindungan dan pengamanan infrastruktur. Jadi, masyarakat tetap aman dan terlindungi,” jelasnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem dan pelayanan publik ini membuktikan bahwa narasi kehancuran negara yang disebarkan secara sepihak tidak sesuai realitas. Bahkan, menurutnya, informasi semacam itu justru bisa membingungkan masyarakat dan menimbulkan kepanikan yang nggak perlu.
“Jangan lupa, setiap layanan penting kita punya backup system dan pengawasan ekstra. Jadi kalau ada isu serangan siber, dampaknya tetap bisa dikontrol,” ujarnya.
Baca Juga: Modus Suap Terbaru: Emas Digunakan, PPATK Beri Peringatan
Pentingnya Literasi Digital
Dr. Pratama juga menekankan pentingnya literasi digital di era informasi yang serba cepat ini. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima, terutama yang berpotensi memicu kepanikan massal.
“Sikap kritis itu kunci banget. Jangan langsung share kalau belum jelas faktanya. Informasi itu harusnya jadi sarana untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan bikin takut-takut orang,” tegasnya.
Ia mengingatkan, masyarakat sebaiknya memaknai isu keamanan sebagai pengingat agar lebih siap menghadapi kemungkinan, tanpa terjebak pada narasi yang bersifat provokatif.
Optimisme Nasional Harus Tetap Dijaga
Terakhir, Dr. Pratama mengajak publik untuk tetap optimis. “Indonesia tidak sedang menuju ke arah yang gelap. Justru sebaliknya, bangsa ini tengah bergerak menuju kemajuan dan penguatan di berbagai sektor strategis,” ujarnya.
Ia menambahkan, optimisme nasional harus dijaga agar tidak runtuh hanya karena informasi yang tidak bertanggung jawab. Persatuan, kesiapsiagaan, dan kepercayaan terhadap upaya negara dalam menjaga stabilitas menjadi fondasi penting bagi bangsa.
“Yang paling penting, tetap tenang, rasional, dan jangan mudah terprovokasi. Percaya deh, Indonesia akan terus kuat, berdaulat, dan mampu bersaing di tengah tantangan global,” tutup Dr. Pratama.
Dengan penjelasan Dr. Pratama Persadha, jelas bahwa narasi “darurat 7 hari” hanyalah isu yang dilebih-lebihkan. Publik diimbau untuk tetap kritis, bijak, dan tidak mudah panik, serta memanfaatkan informasi sebagai alat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, bukan sebagai sumber ketakutan.