Kasus dugaan korupsi tunjangan DPRD Parepare diselidiki polisi, negara dirugikan Rp2,2 miliar, siapa pihak yang bertanggung jawab?
Uang rakyat kembali jadi sorotan. Dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Parepare menguak fakta mengejutkan dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,2 miliar.
Penyelidikan polisi pun mulai membuka tabir siapa saja yang terlibat di balik aliran dana ini. Bagaimana modusnya, dan ke mana uang tersebut mengalir? Simak fakta lengkapnya di Indonesia Darurat.
Polisi Usut Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Parepare
Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan anggota DPRD Kota Parepare kini resmi memasuki tahap penyidikan oleh aparat kepolisian. Langkah ini diambil setelah ditemukan adanya indikasi kuat terkait penyimpangan dalam pengelolaan anggaran daerah. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena melibatkan lembaga legislatif di tingkat kota.
Penanganan perkara dilakukan oleh Polres Parepare dengan mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan saksi. Penyidik berupaya menelusuri mekanisme penganggaran hingga realisasi dana tunjangan yang diduga tidak sesuai aturan. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar hukum yang kuat.
detikSulsel melaporkan pada Jumat (3/4/2026), bahwa status kasus ini telah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan status tersebut menunjukkan bahwa aparat telah mengantongi bukti permulaan yang cukup untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kerugian Negara Ditaksir Mencapai Rp 2,2 Miliar
Dalam pengusutan kasus ini, polisi mengungkap adanya potensi kerugian negara yang nilainya tidak sedikit. Berdasarkan hasil perhitungan sementara, kerugian tersebut diperkirakan mencapai Rp 2,2 miliar. Nilai ini menjadi salah satu fokus utama dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.
Perhitungan kerugian dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk lembaga pengawasan keuangan pemerintah. Langkah ini penting untuk memastikan angka kerugian yang dihasilkan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Besarnya nilai kerugian negara menunjukkan bahwa dugaan korupsi ini memiliki dampak signifikan terhadap keuangan daerah. Oleh karena itu, penyidik terus mendalami aliran dana dan kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut.
Baca Juga:Â Banjarmasin Krisis Sampah, DPRD Siap Edukasi Dan Ambil Langkah Drastis!
Tunjangan Perumahan Diduga Melebihi Standar Ketentuan
Salah satu temuan utama dalam kasus ini adalah adanya dugaan pemberian tunjangan perumahan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD diduga melebihi standar yang telah ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.
Dalam aturan yang ada, tunjangan perumahan seharusnya disesuaikan dengan klasifikasi jabatan dan kebutuhan yang wajar. Namun, dalam praktiknya, ditemukan adanya peningkatan nilai tunjangan yang signifikan dan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
Sebagai ilustrasi, tunjangan yang seharusnya berada di kisaran Rp 4 juta per bulan justru diberikan hingga sekitar Rp 8 juta. Selisih inilah yang kemudian diduga menjadi sumber kerugian negara dan kini tengah didalami oleh aparat penegak hukum.
Puluhan Saksi Diperiksa Untuk Mengungkap Fakta
Dalam upaya mengungkap kasus ini secara menyeluruh, polisi telah memeriksa puluhan saksi. Tercatat sekitar 40 orang telah dimintai keterangan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai proses penganggaran dan pencairan dana tunjangan tersebut.
Para saksi yang diperiksa berasal dari berbagai pihak, termasuk unsur DPRD, pemerintah daerah, hingga pihak lain yang terkait dalam proses administrasi keuangan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam dugaan penyimpangan tersebut.
Dari hasil pemeriksaan sementara, penyidik menemukan adanya indikasi kuat terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini semakin memperkuat langkah kepolisian untuk melanjutkan kasus ke tahap penyidikan dan membuka peluang penetapan tersangka.
Dugaan Korupsi Terjadi Sejak 2021 Hingga 2025
Kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan ini diketahui berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Berdasarkan hasil penyelidikan, praktik tersebut diduga terjadi sejak tahun anggaran 2021 hingga 2025.
Penyelidikan awal sendiri telah dimulai sejak Mei 2025, sebelum akhirnya ditingkatkan menjadi penyidikan. Selama periode tersebut, polisi melakukan pengumpulan data, dokumen, serta keterangan saksi untuk memperkuat dugaan adanya tindak pidana korupsi.
Dengan rentang waktu yang panjang, kasus ini diduga tidak terjadi secara sporadis, melainkan berpotensi berlangsung secara sistematis. Hingga kini, aparat kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut guna mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari makassar.tribunnews.com